ZOAHARIAN.COM - PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap dan menindak dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Kasus ini dinilai menjadi momentum penting untuk menjaga demokrasi sekaligus melindungi hak-hak warga negara.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan praktik penyadapan ilegal tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Terlebih, jika tindakan tersebut disertai penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Hasto menyebut praktik tersebut bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, melainkan juga berpotensi menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi.

“Penyadapan secara ilegal yang disertai penghapusan data elektronik hingga akses ilegal bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak-hak demokratis warga negara, sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional,” tegas Hasto di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut Hasto, keberhasilan mengungkap dugaan penyadapan ilegal harus menjadi awal untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa yang selama ini digunakan untuk menekan pihak-pihak tertentu.

Ia menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan negara untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis hingga tokoh politik.

Hasto menilai, negara seharusnya hadir untuk menjamin keamanan dan kebebasan masyarakat, bukan menggunakan kekuasaan untuk membungkam pihak yang berbeda pandangan.

“Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengungkap berbagai dugaan kejahatan yang menjadikan kewenangan negara sebagai alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, maupun tokoh politik yang selama ini memperjuangkan keadilan dan demokrasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan publik, terutama yang memiliki kewenangan melakukan upaya paksa seperti aparat kepolisian, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, etika, moral, dan integritas. Tidak boleh ada aparat yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Hasto secara khusus menegaskan bahwa kewenangan negara tidak boleh dijadikan alat untuk melayani kepentingan politik praktis, termasuk ambisi kekuasaan mantan pejabat negara.

PDI Perjuangan berharap Polri terus menunjukkan profesionalisme dalam mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan dinilai menjadi kunci untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berpendapat, tetapi juga perlindungan hukum agar setiap warga negara dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut.